MAKALAH PTSI-C KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN

MAKALAH PTSI-C

KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN

Disusun oleh:

Adib Husairi                                               NPM. 10112194

Mahirza Avila                                             NPM. 14112391

Muhammad Hirmansyah                       NPM. 14112971

Nova Karlasemi                                                   NPM. 15112379

Sahara Niarsih                                            NPM. 16112782

Syamsul Kurniaden                                    NPM. 17112256

 

UNIVERSITAS GUNADARMA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

SISTEM INFORMASI

2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat  ridho dan rahmat-Nya makalah Sistem Informasi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Penulisan makalah ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas dalam mata kuliah Pengantar Sistem Informasi C. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita, Amin.

 

Depok, 3 November2012



Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.      LATAR BELAKANG MASALAH

Pada pemerintahan saat ini kita mengetahui bahwa di indonesia bahkan di seluruh dunia telah menggunakan komputer , dari tahun ke tahun, komputer pada pemerintahan telah berkembang pesat. Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dari waktu ke waktu.

Pemerintah di negara manapun di dunia ini, merupakan administrator data yang besar. Data merupakan salah satu bagian yang amat penting dalam administrasi pemerintahan. Lancarnya pelayanan amat tergantung dari kelengkapan data. Berbagai jenis data seperti data kependudukan, perdagangan, kesehatan, industri, pegawai negeri, angkatan bersenjata, dll membuat pemerintah merupakan pemakai komputer terbesar. Berbagai jenis komputer digunakan untuk menunjang administasi pemerintahan.

Kebutuhan masyarakat akan transparansi pelayanan pemerintah sangatlah penting diperhatikan. Perkembangan teknologi informasi menghasilkan titik cerah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, selain itu juga membantu pemerintah dalam memperoleh masukan dari masyarakat. Jelas penggunaan teknologi informasi ini membangun suatu sistem antara masyarakat dengan pemerintahan. Dengan adanya teknologi informasi suatu institusi pemerintah dapat membuat sebuah situs yang berisi informasi lengkap dan akurat mengenai institusi mereka. baik yang bersifat interaktif maupun pasif yang isinya harus dapat melayani seluruh lapisan masyarakat pengguna.

2.       Perumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, masalah-masalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Aplikasi komputer di pemerintahan
2. Pengelolaan data dan permasalahannya
3. Pertahanan nasional
4. Komputer dan Politik
5  Isyu dan masalah 

BAB II

PEMBAHASAN

KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN

1.      APLIKASI KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN

Aplikasi komputer yang berhubungan dengan pemerintahaan adalah aplikasi yang dapat mendekatkan pejabat dengan rakyatnya. Demonstrasi dari mahasiswa dan rakyat dapat dikurangi atau bahkan dihindari bila mereka dapat melakukan dialog (baik secara tatap mata maupun secara elektronik) dengan para pejabat. Mengapa tidak menggunakan teleconferencing dimana rakyat langsung dapat menghadap dan berdialog dengan pejabat, meskipun letak fisik diantara keduanya cukup jauh?.

Di Indonesia, komputer sebetulnya sudah lama digunakan di bidang pemerintahaan. Penggunaan Internet juga sudah dimulai dengan adanya aplikasi “RI-NET” sebagai salah satu aplikasi pemacu program Telematika Indonesia. Aplikasi RI-NET ini memberikan akses email kepada para pejabat, memberikan layanan web (homepage) yang dapat diakses di http://www.ri.go.id, memberikan layanan pertukaran informasi multimedia, dan di kemudian hari akan memiliki aplikasi Decission Support System.

Salah satu contoh aplikasi lain adalah penggunaan web untuk menampilkan hasil pemilu yang baru lalu. Pengguna Internet di mana saja dapat melihat hasil pemilu secara on-line dan real-time di http://www.kpu.go.id dan http://www.hasilpemilu99.or.id. Hal ini memberikan keterbukaan (transparansi) pada proses pemilu. Hasilnya dapat kita lihat bahwa tidak banyak orang yang mengeluhkan masalah hasil pemilu yang baru lalu.

Berikut ini adalah jenis–jenis aplikasi yang penting untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan secara langsung, baik yang bersifat operasional maupun yang mengarah kepada terciptanya kebijakan-kebijakan dalam masalah kenegaraan.

·         Aplikasi kepegawaian

Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) adalah badan yang mengadministrasikan seluruh data kepegawaian. Jumlah pegawai negeri yang sudah mendekati 3 juta orang, menyebabkan BAKN menggunakan komputer sebagai pengolah data. Aplikasi pengolahan datanya meliputi : kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, penentuan masa pensiun.

·         Aplikasi di pemerintahan daerah

Sejak tahun 1973 Pemda DKI Jakarta telah memanfaatkan komputer sebagai pengolah data. Aplikasi komputer yang digunakan meliputi bidang kependudukan (KTP), kepegawaian tingkat daerah, pajak-pajak daerah, perumahan dan lalu lintas. Penduduk Jakarta yang mendekati jumlah 7 juta jiwa mengharuskan Pemda DKI untuk memikirkan cara pengolahan data administrasi yang akurat dan efisien. Tanpa komputer hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

·         Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)

Pengolahan STNK di DKI Jakarta sudah lama dilaksanakan dengan bantuan komputer. Basis data STNK disimpan di Pemda DKI Jakarta dan melalui jalur komunikasi data dan dapat dimanfaatkan secara langsung dari kantor Polda Metro Jaya. Dengan ini pelayanan pembaharuan STNK dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

Masih banyak aplikasi pengolahan data dalam bidang pemerintahan yang telah dilaksanakan menggunakan komputer. Dibandingkan dengan negara-negara maju, perkembangan aplikasi komputer dalam pemerintahan Indonesia tergolong lambat, hal ini disebabkan karena :

1.      Biaya.

2.      Sistem administrasi pemerintahan masih dalam proses pengembangan.

Jadi, secara umum permasalahan yang timbul dengan adanya komputerisasi di pemerintahan belum cukup besar untuk dipermasalahkan secara nasional. Sedangkan di negara-negara maju, perkembagan aplikasi komputer dalam bidang pemerintahan berlangsung dengan cepat, sehingga komputerisasi mulai menimbulkan masalah di negara-negara tersebut.

2.       PENGOLAHAN DATA DAN PERMASALAHANNYA

Di lihat kondisi saat ini khususnya di Negara Indonesia adanya komputerisasi 
di pemerintahan belum cukup besar untuk dipermasalahkan secara nasional 
Sedangkan di negara-negara maju, perkembagan aplikasi komputer dalam bidang pemerintahan berlangsung dengan cepat, sehingga komputerisasi mulai menimbulkan masalah di negara-negara tersebut. 

     Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membeli perangkat dan peralatan komputer yang menjadi tulang punggung pengolahan data pemerintahan. Tingkat pertumbuhan dalam penyimpanan informasi pada badan pemerintahan sangat tinggi begitu pula kemajuan pada bidang telekomunikasi. Hal ini mendorong diciptakannya sistem informasi ukuran raksasa yang melibatkan banyak basis data sekaligus.

Contoh :

·         FEDWIRE (jaringan transfer data elektronik yang disediakan oleh federal reserve system)

·         Sistem kartu kredit VISA

·         American Express

·         Sistem pengendalian lalu lintas udara dll...

Permasalahan yang timbul :

·         Kerahasiaan dan kebebasan penggunaan informasi

·         Peraturan penggunaan informasi

·         Keamanan darimsistem informasi

·         Keamanan transmisi data dengan enkripsi

·         Ketergantungan pada ‘otomasi birokrasi’

·         Jaminan dan hak penggunaan sistem informasi

·         Penyusunan kebijakan untuk mengarahkan pengembangan selanjutnya

Otomasi birokrasi

Sejak zaman sebelum komputer dimanfaatkan, pemerintah selalu dikritik karena kecenderungannya yang terlalu birokratis. Badan pemerintah terlalu mementingkan peraturan dan tata cara atau prosedur, sehingga mereka sering melupakan bahwa mereka harus melayani masyarakat dan membantu memecahkan masalah yang ditemui masyarakat. Sering timbul pertanyaan yang amat sederhana: apakah sistem komputer yang ada benar-benar meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah? Lebih jauh lagi: apakah para anggota masyarakat akan lebih terjamin haknya, setelah komputer berperan dalam proses pengambilan keputusan? Apakah ada kepastian bahwa komputer benar-benar dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu komponen dalam proses pengambilan keputusan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan keresahan masyarakat terhadap gejala meluasnya penggunaan komputer di pemerintahan.

Data yang berlebihan

Misalnya Departemen Perumahan dan Pembangunan Lingkungan Perkotaan berkeinginan untuk mengumpulkan data tentang lapangan kerja kaum minoritas dari negara-negara bagian. Ternyata data semacam itu sudah disimpan oleh badan pemerintah lain yang menangani bidang lapangan pekerjaan. Jadi 90% dari badan pemerintah pada saat ini saling memanfaatkan data yang sudah ada pada arsip mereka. Hasilnya jelas, uang pembayar pajak dapat diselamatkan.

Kemungkinan pemecahan

Gejala-gejala yang ditemukan oleh komisi tersebut antara lain berupa:

• Masyarakat tidak puas terhadap keterlambatan dan ketidak cermatan informasi di banyak tempat.
• Ketidakmampuan pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari praktek pemanfaatan informasi yang merugikan.
• Peralatan yang ketinggalan zaman, sistem yang tidak efektif dan personil yang kurang mampu.
• Meningkatnya ancaman dalam bidang ekonomi, karena data yang bersifat teknis dapat mengalir ke luar negeri tanpa kendali dari pemerintah.
• Unit angkatan bersenjata yang rawan, sebagai akibat dari menuanya peralatan, sistem dan personil yang kurang terdidik.

Banyak usulan perbaikan dan kritik yang masuk ke pemerintah federal. Salah satu masukan tersebut memberikan gambaran sebagai berikut:

• Pengembangan dari teknologi komputer, sebaiknya dilakukan dengan pola desentralisasi.
• Bila dilakukan pengkajian terhadap bagian pengolahan data badan pemerintah, praktek pengolahan data lebih banyak merugikan dari pada menguntungkan oleh karena biaya yang cenderung tinggi, waktu yang lambat dan moral petugas yang mulai menurun.
• Perencanaan jangka panjang harus segera diterapkan dan perencanaan yang dibuat harus mampu untuk memperbaiki kebijaksanaan pembelian peralatan.
• Metoda manajemen dan tata cara pembukuan harus diperbaiki.
• Strategi yang menyeluruh untuk mengatur sumber informasi, termasuk komputer, arsip kertas dan film mikro perlu untuk dikembangkan.

3.       PERTAHANAN NASIONAL

Tidak bisa dipungkiri lagi jika pertahanan suatu Negara sangat bergantung pada kemajuan teknologi computer dan teknologi informasi, mulai dari penggunaan radar sampai penggunaan satelit yang semua itu tidak luput akibat kemajuan teknologi komputer. Konsep Infrastruktur Informasi Global (disingkat Infoglob, Global Information Infrastructure) yang pertama kali dicetuskan Al Gore pada Konferensi Perkembangan Telekomunikasi Dunia tahun 1994 telah melahirkan kesadaran para pejabat terkait diberbagai negara di dunia mengenai mendesaknya perumusan dan implementasi konsep ini di negaranya masing-masing, atau lebih dikenal sebagai Infrastruktur Informasi Nasional (disingkat Infonas, National Information Infrastructure). Negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Kanada, Inggris, Perancis, Australia, Jepang dan Singapura tengah menggarap konsep ini secara sungguh-sungguh dan lebih dini dari negara lain. Bahkan, negara-negara Uni Eropa telah mengembangkan konsep Infrastruktur Informasi Regional yang merupakan interkoneksi Infonas-Infonas negara-negara ang-gotanya, ditandai dengan program Euro-ISDN dan Info-2000.

Permasalahan Informasi Nasional berkaitan erat dengan Infoglob, karena yang satu akan menjadi bagian yang lain. Selain itu, beberapa aspek permasalahan Infoglob akan juga merupakan persoalan Infonas antara lain :

(a) sumber daya manusia (SDM);

(b) perangkat keras (hardware), yang terdiri atas prasarana telekomunikasi, komputer dan mesin informasi lainnya, interkoneksi, dan antarmuka;

(c) perangkat lunak (software), yakni informasi dalam berbagai bentuk dan untuk berbagai tujuan, sistem operasi, dan aplikasi;

(d) pembakuan;

(e) penyandian; dan

(f) perangkat hukum dan peraturan perundangan.

Dalam konteks Infonas, kurangnya SDM menimbulkan lemahnya penguasaan teknologi dan miskinnya penciptaan isi informasi. Dengan demikian, perkembangan Infonas dan Infoglob akan memaksanya menjadi konsumen produk negara lain, baik teknologi maupun informasi. Ini berarti, justru negara-negara berkembanglah yang nantinya akan mensubsidi negara maju. Kecenderungan ini sudah terlihat pada jaringan Internet, yang dalam sejumlah literatur disebut-sebut sebagai bentuk awal evolusi Infoglob.

Sementara itu, karena setiap negara memiliki kondisi geografis, demografis, politik, budaya dan tingkat ekonomi yang berlainan, implementasi Infonasnya juga akan berbeda-beda. Pengalaman di beberapa negara telah membuktikan bahwa prasarana utama yang diperlukan dalam membangun Infonas yang bertindak sekaligus sebagai pemacu adalah prasarana telekomunikasi dan data. Kedua permasalahan tersebut memiliki lingkup yang luas dan penanggulangannya akan melibatkan sumber daya dan sumber dana yang besar. Selain itu, keduanya bukan hanya merupakan persoalan dalam menyiapkan Infonas, tetapi juga merupakan masalah utama negara yang sedang membangun.

Seperti tersirat dalam Dokumentasi Kerjasama Infoglob Dunia, teknologi tepat guna yang dapat diterapkan baik di negara maju, terlebih lagi di negara berkembang dalam waktu relatif singkat adalah teknologi nirkabel (wireless). Sebagai gambaran perluasan jaringan terestrial oleh jarigan satelit akan meningkatkan kemampuan akses jaringan dengan adanya kemampuan satelit yang bersifat point-to-multipoint dan mempunyai cakupan luas, sampai ke daerah terpencil sekalipun. Sebaliknya, teknologi kabel ataupun serat optik yang lebih menjanjikan dari segi kapasitas, memiliki kendala dalam penggelaran dan pemeliharaannya, apalagi untuk wilayah yang terpencar-pencar seperti Indonesia di samping kemampuannya yang hanya point-to-point dan tidak mudah direkonfigurasi.

Bagi negara kita, teknologi nirkabel yang efektif adalah teknologi satelit baik satelit GEO seperti Palapa, maupun satelit non-GEO lainnya. Bahkan, satelit telah merupakan wahana telekomunikasi dan data yang sangat vital. Seri satelit Palapa yang sudah dioperasikan lebih dari dua dekade telah terbukti menjadi katalisator peningkatan kesejahteraan negara kita. Meskipun demikian, sangat disayangkan bahwa kemampuan SDM kita dalam menguasai, apalagi mengembangkan atau meluncurkan secara mandiri jenis satelit ini masih sangat memprihatinkan.

Dengan letak yang memanjang sepanjang garis khatulistiwa, negara kita memiliki keuntungan yang tidak dimiliki negara manapun di seluruh dunia dalam mengeksploitasi potensi mikrosatelit. Bermodal sebuah mikrosat yang sederhana, setiap titik di seluruh wilayah Nusantara akan dilewati sekitar 14 kali per hari, yang berarti kapasitas komunikasi yang tersedia dan suatu lokasi sekitar 32 megabytes perhari, setara dengan 4.000 lembar dokumen A4. Dengan sifat khusus mikrosat yang memancar, kapasitas total penerimaan oleh seluruh terminal bumi secara bersamaan menjadi sangat besar. Untuk distribusi dan pengumpulan data ke daerah-daerah terpencil, kapasitas ini sudah akan memadai untuk Kebutuhan dasar Infonas. Dibandingkan penggunaan metode antariksa atau terestrial lain pendekatan ini lebih efektif. Mikrosat tunggal tersebut dapat juga digunakan untuk navigasi dan penentuan lokasi seperti halnya Navy Navigational Satellite System TRANSIT milik AS. Meskipun bukan merupakan satelit GPS (Global Positioning System), mikrosat memiliki sistem navigasi yang mandiri, dengan ketelitian maksimum 20 cm sehingga cukup layak untuk digunakan banyak keperluan secara real time. 

Tanggung jawab terbesar dari pemerintah federal adalah untuk mempertahankan bangsanya dari serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam. Pengembangan dari Sistem Informasi Pemerintah harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati, karena dampaknya terhadap keselamatan negara dan umat manusia amat besar.

Tidak mengherankan bahwa departemen pertahanan merupakan pembeli produk teknologi yang terbesar. Anggaran untuk sistem komunikasi, komando, kendali dan dinas rahasia mencapai milyaran dollar karena sektor ini harus diorganisir agar menjadi unit-unit operasi yang selaras dan saling mengisi.

Komputerisasi Peperangan

Di udara, perubahan teknologi yang sangat berarti telah terjadi. Pesawat tempur sudah terlalu ‘maju’ bagi seorang manusia. Puluhan panel dengan berbagai jenis data dan informasi di ruang kemudi teralu rumit bagi manuia biasa. Penerbang mengalami krisis untuk mencerna informasi. Apalagi pada saat keadaan kritis, penerbang hanya memiliki sedikit kesempatan untuk berfikir. Pesawat harus dilengkapi dengan peralatan yang canggih sehingga hanya dengan sentuhan-sentuhan ringan atau kata-kata sandi tertentu, dapat dikendalikan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan.

Pesawat tempur mutakhir pada umumnya dilengkapi dengan fasilitas komando dengan suara. Suara tersebut direkan terlebih dahulu, sesuai dengan suara penerbangnya. Pesawat hanya mengenal suara penerbangnya masing-masing. Pada keadaan tertentu, penerbang tinggal meneriakkan ‘fire’ untuk melepaskan sebuah peluru kendali ke sasaran yang telah ditentukan. Walaupun pengenalan suara masih bersifat percobaan dalam penelitian, akan tetapi dengan beberapa pembatasan dan pendekatan praktis hasil penelitian tersebut telah dapat dimanfaatkan dalam rancangan pesawat tempur.

Permainan Perang

Dalam masa damai, angkatan bersenjata melakukan berbagai jenis latihan untuk menjaga tingkat kesiagaan yang tinggi. Permainan video telah dimanfaatkan oleh pakar militer sebagai sarana latihan yang cukup efektif. Penerbang dan pengemudi tank dapat berlatih menembak dan mengendalikan kendaraannya tanpa harus menerbangkan atau menjalankannya. Perangkat lunak permainan video diubah dan disempurnakan, sehingga mampu memberikan gambaran tentang proses penembakan dan lintasan pelurunya dengan cukup realistis. Permainan perang yang jauh lebih canggih diberi nama Janus, berhasil dikembangkan oleh Pentagon untuk menguji reaksi para perwira dalam suatu suasana perang yang disimulasikan.

4.            Komputer dan Politik

Koputer sebagai alat politik seharusnya bisa digunakan oleh pemerintah untuk menjaga citra positif pemerintah, bukan malah digunakan sebagai alat mencapai keinginan pribadi atau malah sebagai alat untuk memperkaya diri bahkan sampai melakukan pemborosan uang Negara seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar kepada para wakil rakyat kita untuk membeli perangkat computer yang sangat mahal.belum lagi kenyataan yang kita dapatkan pada pemilu tahun 1999 saja pemerintah membeli hardware & software dengan harga milyaran rupiah untuk melakukan penghitungan suara.berbeda sekali dengan perana computer di dunia barat yang digunakan untuk hal-hal yang sangat positif seperti :

a.       Penyimpan pendapat umum tentang isyu/ gerakan politiknya

b.      Perkiraan hasil pemilihan

c.       Penggalangan dana yang sangat efektif

d.      Media komunikasi antara pendukung dan politisi

e.       Informasi kegiatan politik bagi para pendukungnya, jadwal pertemuan dll.

5.            Isyu dan masalah

Isyu yang paling hangat dan sering dibincangkan saat ini adalah pemanfaatan e-government dalam pemerintahan dan penggunaan komputer dalam pemilu.untuk itu marilah kita ketahui dulu bersama apa itu e-government dan hal-hal yang membuat banyak persepsi atau perbedaan dan pro kontra di kalangan masyarakat.

DEFINISI DAN MANFAAT UTAMA E-GOVERNMENT

Berbeda dengan definisi e-Commerce maupun e-Business yang cenderung universal, e-Government sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal :

·         walaupun sebagai sebuah konsep e-Government memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda maka definisi dari ruang lingkup e-Government pun menjadi beraneka ragam;

·         Spektrum implementasi aplikasi e-Government sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi;

·         Pengertian dan penerapan e-Government disebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi dari negarayang bersangkutan dan

·         Visi, misi dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.

Masalah definisi ini merupakan hal yang penting, karena akan menajdi bahasa seragam bagi para konseptor maupun praktisi yang berkepentingan dalam menyusun dan mengimpelementasikan e-Government di suatu negara. Terkadanag definsi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-Government, sementara definisi yang terlampau luas dan mengembang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh e-Government.
Terlepas dari berbagai perbedaan yang ada, sebenarnya ada sebuah benag merah yang dapat ditarik dari kebhinekaan tersebut. Sebelum melakukan hal tersebut, ada baiknya terlebih dahulu bagaimana berbagai komunitas atau institusi didunia mendefiniskan.

Selanjutnya adalah isyu mengenai penggunaan computer dalam pemilu.yang mengakibatkan hal buruknya adalah manipulasi hasil penghitungan suara dengan software yang digunakan. Awalnya adalah kecurigaan dan ingin tahu. Selepas Pemilu 1997, Istomo Gatot dan sejumlah penggemar komputer di Bandung penasaran soal kecurigaan
sejumlah tokoh parpol di Medan, atas hilangnya 6.000 suara pemilih Golkar di
sana. Entah bagaimana caranya, kelebihan suara itu masuk ke kantung PDI, dan
hasilnya, Fatimah Achmad -yang waktu itu caleg PDI nomor satu untuk daerah
pemilihan Medan bisa duduk di kursi DPR.Semula dicurigai ada rekayasa penghitungan suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Tapi, setelah dicek, ternyata tidak ada perbedaan antara jumlah suara total yang tercatat di lembar berita acara TPS-TPS dan
tabulasi data yang terekam pada komputer di Panitia Pemilihan Indonesia
(PPI).

Kecurigaan pun beralih pada kemungkinan manipulasi dalam piranti lunak
(software) yang digunakan untuk mencatat perhitungan suara. Piranti lunak
bernama Pemilu1 itu dibuat Bakorsiskomlek (Badan Koordinasi Sistem
Komunikasi dan Elektronika) Mabes ABRI. Dari puluhan kali eksperimen, mereka
makin curiga pada piranti lunak itu. Tapi, belum diketahui, bagaimana
program tersebut sampai melakukan kesalahan, dan siapa pula yang
merancangnya.

Sampai akhirnya, beberapa bulan lalu Istomo, pengacara yang kini aktif di
Partai Amanat Nasional (PAN) Bandung itu, ditemui seorang pemrogram komputer
(programmer) yang mengaku merancang semua kecurangan itu. Tanpa mau
menyebutkan identitas si programmer dengan alasan keamanan, Istomo dan
kawan-kawannya mulai mengotak-atik cakram padat (CD ROM) berisi program
piranti lunak pencatat perhitungan suara yang digunakan pada Pemilu 1997.
"Ternyata pengakuan si programmer tadi benar. Piranti lunak itu sudah
diakali sedari awal. Mereka yang mengoperasikannya pun tidak menyadarinya,"
ujar Istomo, yang kini sekretaris Panita Pemilihan Daerah Tingkat II
Bandung.

Rupanya, ada program dalam bahasa mesin, mirip virus komputer, yang sengaja
disusupkan pada piranti lunak itu dan pada saatnya akan membuat kesalahan
pada proses pengolahan data. Berdasarkan penuturan sang programmer, ada tiga
cara mengaktifkan virus itu. Pertama, piranti lunak itu akan mulai aktif saat data bernomor urut tertentu dimasukkan. Misalnya, setelah data ke-100, piranti lunak secara otomatis
mulai ngaco. Tanpa sepengetahuan si operator komputer, ia akan menukar dan
memindah-mindahkan angka yang ada dalam tabel basis data penghitungan suara.
Sekilas memang tidak tampak ada kecurangan, sebab jumlah total suara yang
masuk tidak mengalami pertambahan. Hanya komposisi perolehan suaranya yang
berubah. Kecurangan seperti ini bisa lolos, karena biasanya saat diperagakan
di hadapan para wakil peserta Pemilu, hanya diuji-cobakan dengan sampel
sedikit data.

BAB III
PENUTUP

1.    SIMPULAN
Berdasarkan uraian bahasan “Komputer dan Pemerintahan” dapat disimpulkan bahwa :

a.       Peranan komputer didunia pemerintahan memang sangatlah penting untuk membantu segala tugas dalam menjalankan tugasnya .

b.      Peranan komputer sangat penting dalam menunjang keamanan dan pertahanan suatu negara.

c.       Dengan pengawasan dan kesadaran dari manusia itu sendirilah masalah yang timbul akibat kemajuan komputer bisa dihilangkan,tanpa itu masalah akan terus berlanjut karena computer itu laksana pisau yang tergantung bagaimana memanfaatkannya. 

2.    SARAN
Bertolak dari peranan perpustakaan yang begitu banyak sumbangsihnya dalam pelaksanaan program pendidikan di sekolah, penyusun memberikan saran sebagai berikut:

a.       Sebaiknya peranan teknologi computer di Indonesia harus lebih diperhatikan dan dimajukan.

b.      peranan pemerintah haruslah aktif dalam mengamankan segala tindak kejahatan atau masalah yang diakibatkan oleh kemajuan computer yang sangat berbahaya bagi pemerintahan jika hal tersebuat tidak diperhatikan. 

DAFTAR PUSTAKA

http://creativeinsect.blogspot.com/2007/11/manfaat-internet-dalam-pemerintahan.html
http://www.tnial.mil.id/Majalah/Cakrawala/ArtikelCakrawala/tabid/125/articleT
pe/ArticleView/articleId/1523/Default.aspx
http://www.mail-archive.com/indonews@indo-news.com/msg02869.html