MAKALAH PTSI-C
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
Disusun
oleh:
Adib Husairi NPM.
10112194
Mahirza Avila NPM.
14112391
Muhammad Hirmansyah NPM.
14112971
Nova Karlasemi NPM.
15112379
Sahara Niarsih NPM.
16112782
Syamsul Kurniaden NPM.
17112256
UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SISTEM INFORMASI
2012
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
karena berkat ridho dan rahmat-Nya
makalah Sistem Informasi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Penulisan makalah ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas
dalam mata kuliah Pengantar Sistem Informasi C. Kami menyadari bahwa makalah
ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak
yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata, kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga
Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita, Amin.
Depok, 3 November2012
Penyusun
BAB I
PENDAHULUAN
1.
LATAR BELAKANG MASALAH
Pada pemerintahan saat ini kita mengetahui bahwa di indonesia bahkan di seluruh dunia telah
menggunakan komputer , dari tahun ke tahun, komputer pada pemerintahan telah berkembang pesat. Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan
masyarakat yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dari
waktu ke waktu.
Pemerintah di negara manapun di dunia ini, merupakan administrator data
yang besar. Data merupakan salah satu bagian yang amat penting dalam
administrasi pemerintahan. Lancarnya pelayanan amat tergantung dari kelengkapan
data. Berbagai jenis data seperti data
kependudukan, perdagangan, kesehatan, industri, pegawai negeri, angkatan
bersenjata, dll membuat pemerintah merupakan pemakai komputer terbesar.
Berbagai jenis komputer digunakan untuk menunjang administasi pemerintahan.
Kebutuhan masyarakat akan
transparansi pelayanan pemerintah sangatlah penting diperhatikan. Perkembangan
teknologi informasi menghasilkan titik cerah bagi masyarakat dalam memperoleh
informasi, selain itu juga membantu pemerintah dalam memperoleh masukan dari
masyarakat. Jelas penggunaan
teknologi informasi ini membangun suatu sistem antara masyarakat dengan
pemerintahan. Dengan adanya
teknologi informasi suatu institusi pemerintah dapat membuat sebuah situs yang
berisi informasi lengkap dan akurat mengenai institusi mereka. baik yang bersifat interaktif maupun pasif yang isinya harus dapat
melayani seluruh lapisan masyarakat pengguna.
2.
Perumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan
masalah tersebut, masalah-masalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut
:
1. Aplikasi komputer di pemerintahan
2. Pengelolaan data dan permasalahannya
3. Pertahanan nasional
4. Komputer dan Politik
5 Isyu dan masalah
BAB
II
PEMBAHASAN
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
1.
APLIKASI
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
Aplikasi
komputer yang berhubungan dengan
pemerintahaan adalah aplikasi yang dapat mendekatkan pejabat dengan rakyatnya.
Demonstrasi dari mahasiswa dan rakyat dapat dikurangi atau bahkan dihindari
bila mereka dapat melakukan dialog (baik secara tatap mata maupun secara elektronik)
dengan para pejabat. Mengapa tidak menggunakan teleconferencing dimana rakyat
langsung dapat menghadap dan berdialog dengan pejabat, meskipun letak fisik
diantara keduanya cukup jauh?.
Di
Indonesia, komputer
sebetulnya sudah lama digunakan di bidang pemerintahaan. Penggunaan Internet juga
sudah dimulai dengan adanya aplikasi “RI-NET” sebagai salah satu aplikasi
pemacu program Telematika Indonesia. Aplikasi RI-NET ini memberikan akses email
kepada para pejabat, memberikan layanan web (homepage) yang dapat diakses di
http://www.ri.go.id, memberikan layanan pertukaran informasi multimedia, dan di
kemudian hari akan memiliki aplikasi Decission Support System.
Salah
satu contoh aplikasi lain adalah penggunaan web untuk menampilkan hasil pemilu
yang baru lalu. Pengguna Internet di mana saja dapat melihat hasil pemilu
secara on-line dan real-time di http://www.kpu.go.id dan
http://www.hasilpemilu99.or.id. Hal ini memberikan keterbukaan (transparansi)
pada proses pemilu. Hasilnya dapat kita lihat bahwa tidak banyak orang yang
mengeluhkan masalah hasil pemilu yang baru lalu.
Berikut ini adalah jenis–jenis aplikasi
yang penting untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan secara langsung,
baik yang bersifat operasional maupun yang mengarah kepada terciptanya kebijakan-kebijakan
dalam masalah kenegaraan.
·
Aplikasi kepegawaian
Badan Administrasi Kepegawaian Negara
(BAKN) adalah badan yang mengadministrasikan seluruh data kepegawaian. Jumlah
pegawai negeri yang sudah mendekati 3 juta orang, menyebabkan BAKN menggunakan
komputer sebagai pengolah data. Aplikasi pengolahan datanya meliputi : kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, penentuan masa pensiun.
·
Aplikasi di pemerintahan daerah
Sejak
tahun 1973 Pemda DKI Jakarta telah memanfaatkan komputer sebagai pengolah data.
Aplikasi komputer yang digunakan meliputi bidang kependudukan (KTP), kepegawaian tingkat
daerah, pajak-pajak daerah, perumahan dan lalu lintas. Penduduk Jakarta
yang mendekati jumlah 7 juta jiwa mengharuskan Pemda DKI untuk memikirkan cara
pengolahan data administrasi yang akurat dan efisien. Tanpa komputer hal ini
tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
·
Surat tanda nomor kendaraan
bermotor (STNK)
Pengolahan STNK di DKI Jakarta sudah lama
dilaksanakan dengan bantuan komputer. Basis data STNK disimpan di Pemda DKI
Jakarta dan melalui jalur komunikasi data dan dapat dimanfaatkan secara
langsung dari kantor Polda Metro Jaya. Dengan ini pelayanan pembaharuan STNK dapat
dilakukan dengan cepat dan efisien.
Masih banyak aplikasi pengolahan data dalam bidang
pemerintahan yang telah dilaksanakan menggunakan komputer. Dibandingkan dengan negara-negara maju, perkembangan
aplikasi komputer dalam pemerintahan Indonesia tergolong lambat, hal ini
disebabkan karena :
1. Biaya.
2. Sistem administrasi pemerintahan masih dalam proses
pengembangan.
Jadi, secara umum permasalahan yang timbul dengan adanya
komputerisasi di pemerintahan belum cukup besar untuk dipermasalahkan
secara nasional. Sedangkan di negara-negara maju, perkembagan aplikasi komputer
dalam bidang pemerintahan berlangsung dengan cepat, sehingga komputerisasi
mulai menimbulkan masalah di negara-negara tersebut.
2.
PENGOLAHAN DATA DAN PERMASALAHANNYA
Di lihat kondisi saat ini khususnya di
Negara Indonesia adanya komputerisasi
di pemerintahan belum cukup besar untuk
dipermasalahkan secara nasional
Sedangkan di negara-negara maju, perkembagan
aplikasi komputer dalam bidang pemerintahan berlangsung dengan cepat, sehingga
komputerisasi mulai menimbulkan masalah di negara-negara tersebut.
Besarnya
biaya yang dikeluarkan untuk membeli perangkat dan peralatan komputer yang
menjadi tulang punggung pengolahan data pemerintahan. Tingkat pertumbuhan
dalam penyimpanan informasi pada badan pemerintahan sangat tinggi begitu pula
kemajuan pada bidang telekomunikasi. Hal ini mendorong diciptakannya sistem
informasi ukuran raksasa yang melibatkan banyak basis data sekaligus.
Contoh :
·
FEDWIRE
(jaringan transfer data elektronik yang disediakan oleh federal reserve system)
·
Sistem
kartu kredit VISA
·
American
Express
·
Sistem
pengendalian lalu lintas udara dll...
Permasalahan yang timbul :
·
Kerahasiaan
dan kebebasan penggunaan informasi
·
Peraturan
penggunaan informasi
·
Keamanan
darimsistem informasi
·
Keamanan
transmisi data dengan enkripsi
·
Ketergantungan
pada ‘otomasi birokrasi’
·
Jaminan
dan hak penggunaan sistem informasi
·
Penyusunan
kebijakan untuk mengarahkan pengembangan selanjutnya
Otomasi birokrasi
Sejak zaman sebelum
komputer dimanfaatkan, pemerintah selalu dikritik karena kecenderungannya yang terlalu birokratis. Badan pemerintah
terlalu mementingkan peraturan dan tata cara atau prosedur, sehingga mereka
sering melupakan bahwa mereka harus melayani masyarakat dan membantu memecahkan
masalah yang ditemui masyarakat. Sering timbul pertanyaan yang amat sederhana: apakah
sistem komputer yang ada benar-benar meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan pemerintah? Lebih jauh lagi: apakah para anggota masyarakat akan
lebih terjamin haknya, setelah komputer berperan dalam proses pengambilan
keputusan? Apakah ada kepastian bahwa komputer benar-benar dapat dipertanggung
jawabkan sebagai salah satu komponen dalam proses pengambilan keputusan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan keresahan masyarakat terhadap
gejala meluasnya penggunaan komputer di pemerintahan.
Data yang berlebihan
Misalnya Departemen Perumahan dan Pembangunan
Lingkungan Perkotaan berkeinginan untuk mengumpulkan data tentang lapangan
kerja kaum minoritas dari negara-negara bagian. Ternyata data semacam itu sudah
disimpan oleh badan pemerintah lain yang menangani bidang lapangan pekerjaan.
Jadi 90% dari badan pemerintah pada saat ini saling memanfaatkan data yang
sudah ada pada arsip mereka. Hasilnya jelas, uang pembayar pajak dapat
diselamatkan.
Kemungkinan pemecahan
Gejala-gejala
yang ditemukan oleh komisi tersebut antara lain berupa:
- Masyarakat tidak puas terhadap
keterlambatan dan ketidak cermatan informasi di banyak tempat.
- Ketidakmampuan pemerintah untuk
melindungi warga negaranya dari praktek pemanfaatan informasi yang
merugikan.
- Peralatan yang ketinggalan zaman,
sistem yang tidak efektif dan personil yang kurang mampu.
- Meningkatnya ancaman dalam bidang
ekonomi, karena data yang bersifat teknis dapat mengalir ke luar negeri
tanpa kendali dari pemerintah.
- Unit angkatan bersenjata yang rawan,
sebagai akibat dari menuanya peralatan, sistem dan personil yang kurang
terdidik.
Banyak
usulan perbaikan dan kritik yang masuk ke pemerintah federal. Salah satu
masukan tersebut memberikan gambaran sebagai berikut:
- Pengembangan dari teknologi komputer,
sebaiknya dilakukan dengan pola desentralisasi.
- Bila dilakukan pengkajian terhadap
bagian pengolahan data badan pemerintah, praktek pengolahan data lebih
banyak merugikan dari pada menguntungkan oleh karena biaya yang cenderung
tinggi, waktu yang lambat dan moral petugas yang mulai menurun.
- Perencanaan jangka panjang harus segera
diterapkan dan perencanaan yang dibuat harus mampu untuk memperbaiki
kebijaksanaan pembelian peralatan.
- Metoda manajemen dan tata cara
pembukuan harus diperbaiki.
- Strategi yang menyeluruh untuk mengatur
sumber informasi, termasuk komputer, arsip kertas dan film mikro perlu
untuk dikembangkan.
3. PERTAHANAN NASIONAL
Tidak bisa dipungkiri lagi jika
pertahanan suatu Negara sangat bergantung pada kemajuan teknologi computer dan teknologi
informasi, mulai dari penggunaan radar
sampai penggunaan
satelit yang semua itu tidak luput akibat kemajuan teknologi komputer. Konsep Infrastruktur Informasi
Global (disingkat Infoglob, Global Information Infrastructure) yang pertama
kali dicetuskan Al Gore pada Konferensi Perkembangan Telekomunikasi Dunia tahun
1994 telah melahirkan kesadaran para pejabat terkait diberbagai negara di dunia
mengenai mendesaknya perumusan dan implementasi konsep ini di negaranya
masing-masing, atau lebih dikenal sebagai Infrastruktur Informasi Nasional
(disingkat Infonas, National Information Infrastructure). Negara-negara maju
seperti Amerika Serikat (AS), Kanada, Inggris, Perancis, Australia, Jepang dan
Singapura tengah menggarap konsep ini secara sungguh-sungguh dan lebih dini
dari negara lain. Bahkan, negara-negara Uni Eropa telah mengembangkan konsep
Infrastruktur Informasi Regional yang merupakan interkoneksi Infonas-Infonas
negara-negara ang-gotanya, ditandai dengan program Euro-ISDN dan Info-2000.
Permasalahan Informasi Nasional berkaitan erat dengan Infoglob, karena
yang satu akan menjadi bagian yang lain. Selain itu, beberapa aspek
permasalahan Infoglob akan juga merupakan persoalan Infonas antara lain :
(a) sumber daya manusia (SDM);
(b) perangkat keras (hardware), yang
terdiri atas prasarana telekomunikasi, komputer dan mesin informasi lainnya,
interkoneksi, dan antarmuka;
(c) perangkat lunak (software), yakni informasi dalam
berbagai bentuk dan untuk berbagai tujuan, sistem operasi, dan aplikasi;
(d) pembakuan;
(e) penyandian; dan
(f) perangkat hukum dan peraturan
perundangan.
Dalam konteks Infonas, kurangnya SDM
menimbulkan lemahnya penguasaan teknologi dan miskinnya penciptaan isi
informasi. Dengan demikian, perkembangan Infonas dan Infoglob akan memaksanya
menjadi konsumen produk negara lain, baik teknologi maupun informasi. Ini
berarti, justru negara-negara berkembanglah yang nantinya akan mensubsidi
negara maju. Kecenderungan ini sudah terlihat pada jaringan Internet, yang
dalam sejumlah literatur disebut-sebut sebagai bentuk awal evolusi Infoglob.
Sementara itu, karena setiap negara
memiliki kondisi geografis, demografis, politik, budaya dan tingkat ekonomi
yang berlainan, implementasi Infonasnya juga akan berbeda-beda. Pengalaman di
beberapa negara telah membuktikan bahwa prasarana utama yang diperlukan dalam
membangun Infonas yang bertindak sekaligus sebagai pemacu adalah prasarana
telekomunikasi dan data. Kedua
permasalahan tersebut memiliki lingkup yang luas dan penanggulangannya akan melibatkan sumber daya dan
sumber dana yang besar. Selain itu, keduanya bukan hanya merupakan persoalan
dalam menyiapkan Infonas, tetapi juga merupakan masalah utama negara yang
sedang membangun.
Seperti tersirat dalam Dokumentasi
Kerjasama Infoglob Dunia, teknologi tepat guna yang dapat diterapkan baik di
negara maju, terlebih lagi di negara berkembang dalam waktu relatif singkat
adalah teknologi nirkabel (wireless). Sebagai gambaran perluasan jaringan
terestrial oleh jarigan satelit akan meningkatkan kemampuan akses jaringan
dengan adanya kemampuan satelit yang bersifat point-to-multipoint dan mempunyai
cakupan luas, sampai ke daerah terpencil sekalipun. Sebaliknya, teknologi kabel
ataupun serat optik yang lebih menjanjikan dari segi kapasitas, memiliki
kendala dalam penggelaran dan pemeliharaannya, apalagi untuk wilayah yang
terpencar-pencar seperti Indonesia di samping kemampuannya yang hanya
point-to-point dan tidak mudah direkonfigurasi.
Bagi negara kita, teknologi nirkabel
yang efektif adalah teknologi satelit baik satelit GEO seperti Palapa, maupun
satelit non-GEO lainnya. Bahkan, satelit telah merupakan wahana telekomunikasi
dan data yang sangat vital. Seri satelit Palapa yang sudah dioperasikan lebih
dari dua dekade telah terbukti menjadi katalisator peningkatan kesejahteraan
negara kita. Meskipun demikian, sangat disayangkan bahwa kemampuan SDM kita
dalam menguasai, apalagi mengembangkan atau meluncurkan secara mandiri jenis
satelit ini masih sangat memprihatinkan.
Dengan letak yang memanjang sepanjang
garis khatulistiwa, negara kita memiliki keuntungan yang tidak dimiliki negara
manapun di seluruh dunia dalam mengeksploitasi potensi mikrosatelit. Bermodal
sebuah mikrosat yang sederhana, setiap titik di seluruh wilayah Nusantara akan
dilewati sekitar 14 kali per hari, yang berarti kapasitas komunikasi yang
tersedia dan suatu lokasi sekitar 32 megabytes perhari, setara dengan 4.000
lembar dokumen A4. Dengan sifat khusus mikrosat yang memancar, kapasitas total
penerimaan oleh seluruh terminal bumi secara bersamaan menjadi sangat besar.
Untuk distribusi dan pengumpulan data ke daerah-daerah terpencil, kapasitas ini
sudah akan memadai untuk Kebutuhan dasar Infonas. Dibandingkan penggunaan
metode antariksa atau terestrial lain pendekatan ini lebih efektif. Mikrosat tunggal tersebut dapat juga
digunakan untuk navigasi dan penentuan lokasi seperti halnya Navy Navigational
Satellite System TRANSIT milik AS. Meskipun bukan merupakan satelit GPS (Global
Positioning System), mikrosat memiliki sistem navigasi yang mandiri, dengan ketelitian
maksimum 20 cm sehingga cukup layak untuk digunakan banyak keperluan secara
real time.
Tanggung
jawab terbesar dari pemerintah federal adalah untuk mempertahankan bangsanya
dari serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam. Pengembangan dari Sistem
Informasi Pemerintah harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati, karena
dampaknya terhadap keselamatan negara dan umat manusia amat besar.
Tidak
mengherankan bahwa departemen pertahanan merupakan pembeli produk teknologi
yang terbesar. Anggaran untuk sistem komunikasi, komando, kendali dan dinas
rahasia mencapai milyaran dollar karena sektor ini harus diorganisir agar
menjadi unit-unit operasi yang selaras dan saling mengisi.
Komputerisasi Peperangan
Di
udara, perubahan teknologi yang sangat berarti telah terjadi. Pesawat tempur
sudah terlalu ‘maju’ bagi seorang manusia. Puluhan panel dengan berbagai jenis
data dan informasi di ruang kemudi teralu rumit bagi manuia biasa. Penerbang
mengalami krisis untuk mencerna informasi. Apalagi pada saat keadaan kritis,
penerbang hanya memiliki sedikit kesempatan untuk berfikir. Pesawat harus
dilengkapi dengan peralatan yang canggih sehingga hanya dengan
sentuhan-sentuhan ringan atau kata-kata sandi tertentu, dapat dikendalikan
untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan.
Pesawat
tempur mutakhir pada umumnya dilengkapi dengan fasilitas komando dengan suara.
Suara tersebut direkan terlebih dahulu, sesuai dengan suara penerbangnya.
Pesawat hanya mengenal suara penerbangnya masing-masing. Pada keadaan tertentu,
penerbang tinggal meneriakkan ‘fire’ untuk melepaskan sebuah peluru kendali ke
sasaran yang telah ditentukan. Walaupun pengenalan suara masih bersifat
percobaan dalam penelitian, akan tetapi dengan beberapa pembatasan dan
pendekatan praktis hasil penelitian tersebut telah dapat dimanfaatkan dalam
rancangan pesawat tempur.
Permainan Perang
Dalam
masa damai, angkatan bersenjata melakukan berbagai jenis latihan untuk menjaga
tingkat kesiagaan yang tinggi. Permainan video telah dimanfaatkan oleh pakar
militer sebagai sarana latihan yang cukup efektif. Penerbang dan pengemudi tank
dapat berlatih menembak dan mengendalikan kendaraannya tanpa harus menerbangkan
atau menjalankannya. Perangkat lunak permainan video diubah dan disempurnakan,
sehingga mampu memberikan gambaran tentang proses penembakan dan lintasan
pelurunya dengan cukup realistis. Permainan perang yang jauh lebih canggih
diberi nama Janus, berhasil
dikembangkan oleh Pentagon untuk menguji reaksi para perwira dalam suatu
suasana perang yang disimulasikan.
4.
Komputer dan Politik
Koputer sebagai alat politik seharusnya
bisa digunakan oleh pemerintah untuk menjaga citra positif pemerintah, bukan
malah digunakan sebagai alat mencapai keinginan pribadi atau malah sebagai alat
untuk memperkaya diri bahkan sampai melakukan pemborosan uang Negara seperti
yang kita ketahui bahwa pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar kepada
para wakil rakyat kita untuk membeli perangkat computer yang sangat mahal.belum
lagi kenyataan yang kita dapatkan pada pemilu tahun 1999 saja pemerintah
membeli hardware & software dengan harga milyaran rupiah untuk melakukan
penghitungan suara.berbeda sekali dengan perana computer di dunia barat yang
digunakan untuk hal-hal yang sangat positif seperti :
a. Penyimpan pendapat umum tentang
isyu/ gerakan politiknya
b. Perkiraan hasil pemilihan
c. Penggalangan dana yang sangat
efektif
d. Media komunikasi antara
pendukung dan politisi
e. Informasi kegiatan politik bagi
para pendukungnya, jadwal pertemuan dll.
5.
Isyu dan masalah
Isyu yang paling hangat dan sering
dibincangkan saat ini adalah pemanfaatan e-government dalam pemerintahan dan
penggunaan komputer dalam pemilu.untuk itu marilah kita ketahui dulu bersama
apa itu e-government dan hal-hal yang membuat banyak persepsi atau perbedaan
dan pro kontra di kalangan masyarakat.
DEFINISI DAN MANFAAT UTAMA
E-GOVERNMENT
Berbeda dengan definisi e-Commerce
maupun e-Business yang cenderung universal, e-Government sering digambarkan
atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau
komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal :
·
walaupun sebagai sebuah konsep e-Government memiliki prinsip-prinsip
dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi
atau penerapannya yang berbeda maka definisi dari ruang lingkup e-Government
pun menjadi beraneka ragam;
·
Spektrum implementasi aplikasi e-Government sangatlah lebar mengingat
sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang
berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan
transaksi;
·
Pengertian dan penerapan e-Government disebuah negara tidak dapat
dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro pemahamannya teramat
sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi
ekonomi dari negarayang bersangkutan dan
·
Visi, misi dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik
mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses
pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas
pengembangan bangsa.
Masalah definisi ini
merupakan hal yang penting, karena akan menajdi bahasa seragam bagi para
konseptor maupun praktisi yang berkepentingan dalam menyusun dan
mengimpelementasikan e-Government di suatu negara. Terkadanag definsi yang
terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang
ditawarkan oleh e-Government, sementara definisi yang terlampau luas dan
mengembang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh
e-Government.
Terlepas dari berbagai perbedaan yang ada,
sebenarnya ada sebuah benag merah yang dapat ditarik dari kebhinekaan tersebut.
Sebelum melakukan hal tersebut, ada baiknya terlebih dahulu bagaimana berbagai
komunitas atau institusi didunia mendefiniskan.
Selanjutnya
adalah isyu mengenai penggunaan computer dalam pemilu.yang mengakibatkan hal
buruknya adalah manipulasi hasil penghitungan suara dengan software yang
digunakan. Awalnya adalah kecurigaan dan
ingin tahu. Selepas Pemilu 1997, Istomo Gatot dan sejumlah penggemar komputer di
Bandung penasaran soal kecurigaan
sejumlah tokoh parpol di Medan, atas hilangnya
6.000 suara pemilih Golkar di
sana. Entah bagaimana caranya, kelebihan suara
itu masuk ke kantung PDI, dan
hasilnya, Fatimah Achmad -yang waktu itu caleg
PDI nomor satu untuk daerah
pemilihan Medan bisa duduk di kursi DPR.Semula
dicurigai ada rekayasa penghitungan suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Tapi, setelah
dicek, ternyata tidak ada perbedaan antara jumlah suara total yang tercatat di lembar berita acara TPS-TPS
dan
tabulasi data yang terekam pada komputer di
Panitia Pemilihan Indonesia
(PPI).
Kecurigaan
pun beralih pada kemungkinan manipulasi dalam piranti lunak
(software) yang digunakan untuk mencatat
perhitungan suara. Piranti lunak
bernama Pemilu1 itu dibuat Bakorsiskomlek (Badan
Koordinasi Sistem
Komunikasi dan Elektronika) Mabes ABRI. Dari
puluhan kali eksperimen, mereka
makin curiga pada piranti lunak itu. Tapi, belum
diketahui, bagaimana
program tersebut sampai melakukan kesalahan, dan
siapa pula yang
merancangnya.
Sampai
akhirnya, beberapa bulan lalu Istomo, pengacara yang kini aktif di
Partai Amanat Nasional (PAN) Bandung itu,
ditemui seorang pemrogram komputer
(programmer) yang mengaku merancang semua
kecurangan itu. Tanpa mau
menyebutkan identitas si programmer dengan
alasan keamanan, Istomo dan
kawan-kawannya mulai mengotak-atik cakram padat
(CD ROM) berisi program
piranti lunak pencatat perhitungan suara yang
digunakan pada Pemilu 1997.
"Ternyata pengakuan si programmer tadi
benar. Piranti lunak itu sudah
diakali sedari awal. Mereka yang
mengoperasikannya pun tidak menyadarinya,"
ujar Istomo, yang kini sekretaris Panita
Pemilihan Daerah Tingkat II
Bandung.
Rupanya,
ada program dalam bahasa mesin, mirip virus komputer, yang sengaja
disusupkan pada piranti lunak itu dan pada
saatnya akan membuat kesalahan
pada proses pengolahan data. Berdasarkan
penuturan sang programmer, ada tiga
cara mengaktifkan virus itu. Pertama, piranti lunak itu akan mulai
aktif saat data bernomor urut tertentu dimasukkan. Misalnya, setelah data ke-100, piranti lunak secara otomatis
mulai ngaco. Tanpa sepengetahuan si operator
komputer, ia akan menukar dan
memindah-mindahkan angka yang ada dalam tabel
basis data penghitungan suara.
Sekilas memang tidak tampak ada kecurangan,
sebab jumlah total suara yang
masuk tidak mengalami pertambahan. Hanya
komposisi perolehan suaranya yang
berubah. Kecurangan seperti ini bisa lolos,
karena biasanya saat diperagakan
di hadapan para wakil peserta Pemilu, hanya
diuji-cobakan dengan sampel
sedikit data.
BAB III
PENUTUP
1. SIMPULAN
Berdasarkan uraian
bahasan “Komputer dan Pemerintahan” dapat disimpulkan bahwa :
a. Peranan komputer didunia
pemerintahan memang sangatlah penting untuk membantu segala tugas dalam menjalankan
tugasnya .
b. Peranan komputer sangat penting
dalam menunjang keamanan dan pertahanan suatu negara.
c. Dengan pengawasan dan kesadaran
dari manusia itu sendirilah masalah yang timbul akibat kemajuan komputer bisa dihilangkan,tanpa itu masalah akan
terus berlanjut karena computer itu
laksana pisau yang tergantung bagaimana memanfaatkannya.
2. SARAN
Bertolak dari peranan
perpustakaan yang begitu banyak sumbangsihnya dalam pelaksanaan program pendidikan di
sekolah, penyusun memberikan saran sebagai berikut:
a. Sebaiknya peranan teknologi
computer di Indonesia harus lebih diperhatikan dan dimajukan.
b. peranan pemerintah haruslah
aktif dalam mengamankan segala tindak kejahatan atau masalah yang diakibatkan
oleh kemajuan computer yang sangat berbahaya bagi pemerintahan jika hal
tersebuat tidak diperhatikan.
DAFTAR PUSTAKA
http://creativeinsect.blogspot.com/2007/11/manfaat-internet-dalam-pemerintahan.html
http://www.tnial.mil.id/Majalah/Cakrawala/ArtikelCakrawala/tabid/125/articleT
pe/ArticleView/articleId/1523/Default.aspx
http://www.mail-archive.com/indonews@indo-news.com/msg02869.html
